Pembangunan Masyarakat

Landasar Teoritis dalam Pembangunan Masyarakat

• Perencanaan Advokasi.
• Perencanaan Komunikatif.
• Pemberdayaan.

Perencanaan

Perencanaan adalah kegiatan untuk memperkirakan kejadian di masa depan, menganalisa keadaan dan menyelesaikan masalah.

Perencanaan yang umum dilakukan adalah bersifat rasional, yang disusun dengan menggunakan metode tertentu untuk memperkirakan sesuatu keadaan di masa depan berdasarkan data dan informasi masa lalu dan sekarang.

Proses perencanaan

• Proses berpikir rasional.
• Pembahasan dan perdebatan nilai (sosial, ekonomi, politik dan sebagainya).
• Pengambilan keputusan: rasional dan politis.

Produk Perencanaan

Unitary Plan: Perencanaan komprehensif yang disusun oleh satu lembaga, umumnya oleh pemerintah.

• Plural Plan: Perencanaan yang disusun oleh lembaga lain sebagai alternatif dari unitary plan.

Perencanaan Advokasi

• Pada saat perencanaan plural dilakukan, advokasi menjadi sarana untuk mendukung pernyataan/pemikiran yang saling berkompetisi dalam hal bagaimana masyarakat harus membangun.
• Konsep advokasi/pembelaan muncul dari praktek hukum yang berimplikasi pada sanggahan/perlawanan yang muncul dari masing-masing pihak yang memiliki dua pandangan yang saling bersaing.
• Umumnya dilakukan bukan oleh perencana (formal), melainkan oleh pekerja sosial, organisator kemasyarakatan dan mahasiswa.
• Perencanaan advokasi muncul karena pada umumnya ada suatu kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan perencana pada saat proses pembangunan berlangsung.
• Kelompok ini umumnya berada dalam kelompok berpenghasilan rendah.
• Perencana Advokasi bertanggung jawab pada klien akan substansi dan proses perencanaannya sendiri.
  • Data
  • Informasi
  • Argumen produk perencanaan lainnya.

Ciri Perencanaan Advokasi

• Dilakukan oleh kelompok independen, dan mengikutsertakan masyarakat.
• Muncul sebagai reaksi atas rencana (pemerintah) yang didiskusikan daripada menyusun usulan rencana tandingan.
• Kelemahan ini disebabkan oleh berbagai kelemahan organisasi kelompok advokasi, aparat pemerintahan dan partai politik.
• Giant Sea Wall.

Pelaku Perencanaan Advokasi

• Partai Politik.
• Wakil kelompok tertentu dalam masyarakat, seperti KADIN, kelompok advokasi masyarakat (Walhi, LBH, dll).
• Kelompok ad-hoc lainnya: Kelompok Pembela Nasabah Asuransi Jiwasraya, dll.
• Lembaga Eksekutif dan Legislatif (?!?).

Perencanaan Komunikatif

• Berawal dari pengamatan pada perilaku perencana dan karakteristik proses perencanaan rasional.
• Membangun ulang cara mengenali dan menjelaskan persoalan pembangunan sebagai perbandingan atas penyusunan rencana secara rasional berdasarkan kekuatan dan kekuasaan ekonomi dan birokrasi.
• Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki kesadaran akan diri sendiri dan akan keinginan yang muncul melalui hubungan antar sesama melalui komunikasi dan kerjasama kolektif yang diakibatkannya.
• Jika kesadaran ini terbentuk secara dialogis, manusia akan menjadi ahli dalam praktek-prakter komunikatif, seperti mendengar, belajar, dan memahami satu sama lain.
• Implikasi dari pemikiran ini adalah menghindari suara “panutan atau wakil masyarakat”, tetapi mendengarkan suara warga:
  • Partisipatif;
  • Menampung argumentasi.
• Berimplikasi pada pembelajaran masyarakat yang menerima:
  • Kontribusi seluruh anggota masyarakat;
  • Keanekaragaman masyarakat dalam mengenali, menilai dan mengartikan sesuatu (konsep).
• Tampung pendapat peserta diskusi. Disinilah proses pengenalan dan memaknai suatu konsep diperoleh oleh peserta, termasuk pemahaman akan pemikiran dan tindakan seseorang (mencerminkan nilai, estetika, prinsip, hak seseorang, dll).
• Dalam proses fasilitasi seperti ini usulkan pengorganisasian pemikiran dan hindari pengusulan alternatif pemecahan masalah sebelum masing-masing peserta diskusi memahami dengan baik dan benar atas permasalahan yang didiskusikan.

Proses Perencanaan Komunikatif

• Pemetaan terhadap siapa aktor pembangunan, tokoh masyarakat, siapa anggota masyarakat, apa saja arena komunikasi yang tersedia, bagaimana arena komunikasi terbentuk, siapa yang memiliki akses ke arena ini, dlsbnya).

• Pencarian terhadap apa yang didiskusikan, bagaimana mendiskusikannya, apa arti sesuatu isu untuk masing-masing orang/kelompok, dll. Ini tahapan kritis karena proses ini tidak mudah dilaksanakan, dan pemahaman akan suatu isu terbentuk di tahap ini. Keberhasilan tahap ini tergantung pada:
  • Pengaturan Acara: ruangan dan kursi, siapa yang berbicara dan kapan, bagaimana diskusi dilaksanakan, bagaimana kesimpulan dicapai, dll.
  • Bahasa: ekspresi, metafora, penggunaan katalokal, standar dan asing, sistematika, dll.
  • Penghargaan pada peserta diskusi selama proses diskusi berlangsung.

Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah sebuah proses/mekanisme dimana sekelompok orang, organisasi atau masyarakat memiliki penguasaan atas masalah yang dialami.

Asumsi Teori Pemberdayaan

1. Pemberdayaan memiliki bentuk yang berbeda untuk (sekelompok) orang yang berbeda.

Persepsi, keahlian, dan tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan keahlian/penguasaan akan suatu masalah dalam suatu bidang pekerjaan berbeda antara sekelompok orang di lokasi berbeda. Contoh: Perbedaan Jepang dan Indonesia terhadap sampah.

2. Pemberdayaan memiliki bentuk yang berbeda dalam situasi yang berbeda.

Persepsi, keahlian, pengetahuan dan tindakan yang dilakukan oleh seorang/sekelompok pekerja dalam menjalankan tugasnya akan berbeda dalam suatu iklim organisasi yang otoriter dibandingkan dengan organisasi beriklim partisipatif.

3. Pemberdayaan berfluktuasi atau berubah sesuai dengan perubahan waktu. Seseorang/sekelompok orang akan merasa berdaya dalam suatu waktu tapi tidak berdaya dalam kesempatan lain. Contoh: Mahasiswa sebelum dan setelah krisis multi dimensi Juli 1997.

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang sedang dan terus berlangsung secara sengaja dan berpusat
pada masyarakat lokal yang berpikiran kritis, memiliki prinsip saling menghormati, kepedulian terhadap sesama dan partisipasi kelompok, yang mana melalui proses ini mereka yang semula tidak memiliki akses akan keadilan alokasi sumber daya, pada akhirnya memiliki akses dan kendali akan sumber daya tersebut.

Syarat Proses Pemberdayaan

1. Anggota masyarakat memiliki “rasa kemasyarakatan” (sense of community/guyub/kebersamaan) dan mereka aktif berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan.

Ciri keguyuban:

• semangat kebersamaan;
• suatu perasaan bahwa ada suatu struktur otoritas yang dapat dipercaya;
• hubungan timbal balik yang menguntungkan akan muncul jika kita bersama;
• pengalaman bersama.

2. Partisipasi warga, yaitu suatu proses dimana tiap individu ikut ambil bagian dalam proses pengambilan keputusan dalam lembaga, program dan lingkungan dimana mereka berada.

Pada saat kondisi sosial ini terpenuhi, proses pemberdayaan akan berjalan dalam lingkup organisatoris.

Individu yang aktif dalam organisasi kemasyarakatan berkesempatan untuk melatih kepemimpinan, membicarakan dan menentukan struktur organisasi.

Dalam organisasi, para anggota dapat mulai mempelajari masalah kemasyarakatan, politik, ekonomi dan lingkungan, dan berbagai sebab akibatnya.

Pembangunan masyarakat

Pembangunan masyarakat adalah suatu proses pengembangan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri, melalui berbagai metode seperti bantuan teknis, usaha mandiri dan konflik.

5 Mei 27 Mei 28 April 2021 2022 2023 2024 2025 2026 April 2023 Dokumen Dokumen Kinerja Dokumen Perencanaan Februari 2024 Februari 2025 Inspektorat Daerah Januari 2024 Kecamatan Kementerian Dalam Negeri Kinerja Laporan Hasil Evaluasi Laporan Hasil Evaluasi AKIP Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022 Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023 Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 Maret 2025 Mei 2024 Mei 2025 Music Music Album Musrenbang Musrenbang Kecamatan Musrenbang RKPD Musrenbang RKPD Tahun 2025 Peraturan Bupati Pirate Rencana Kerja Pemerintah Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RKPD Tahun 2025 RKPD Tahun 2026 RPJMD Tahun 2025-2029 SAKIP SAKIP Tahun 2024 Sekretariat Daerah Surat Edaran