Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional

Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional adalah suatu proses memadukan dan memperkuat penyusunan rencana dan anggaran pembangunan nasional serta pengendalian pencapaian Sasaran Pembangunan.

Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional dilakukan untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran, yang lebih berkualitas dan efektif dalam rangka pencapaian Sasaran pembangunan nasional sesuai visi dan misi Presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah dengan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial.

Tematik, holistik, integratif, dan spasial merupakan penjabaran tema Prioritas Pembangunan ke dalam perencanaan yang menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam keterpaduan pemangku kepentingan dan pendanaan, serta dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antarwilayah.

Pendekatan tematik adalah penentuan tema-tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan.

Pendekatan holistik adalah penjabaran tematik program Presiden ke dalam perencanaan yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir suatu rangkaian kegiatan.

Pendekatan integratif adalah upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program Presiden yang dilihat dari peran kementerian/ lembaga/ daerah/ pemangku kepentingan lainnya dan upaya keterpaduan berbagai sumber pendanaan.

Pendekatan spasial adalah penjabaran program Presiden dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah.

Penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dilakukan dengan pendekatan penganggaran berbasis program (money follow program) melalui penganggaran berbasis kinerja.

Yang dimaksud dengan money follow program adalah pendekatan perencanaan pembangunan yang lebih holistik, integratif, tematik dan spasial, dari berbagai Program Prioritas yang sejalan dengan visi misi Presiden. Tujuan dari pelaksanaan money follow program adalah untuk mewujudkan hasil pelaksanaan pembangunan yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

Pendekatan penganggaran berbasis program (money follow program) melalui penganggaran berbasis kinerja dilaksanakan melalui:

1. Kerangka Pendanaan;
2. Kerangka Regulasi;
3. Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi.

Kerangka Pendanaan dilakukan melalui pengintegrasian sumber pendanaan, baik sumber pendanaan pemerintah maupun non-pemerintah, yang dimanfaatkan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Kerangka Regulasi dilakukan melalui sinergi proses perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi dilakukan melalui pengintegrasian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau swasta dalam rangka menyediakan barang dan jasa publik yang diperlukan oleh masyarakat.

Evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun sebelumnya serta kebijakan tahun berjalan dilaksanakan dalam rangka persiapan penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional.

Evaluasi tersebut dilakukan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional secara bersama-sama sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Evaluasi tersebut dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun berjalan sebelum penyampaian tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan kepada Presiden.

Perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dilakukan berdasarkan tahapan:

1. penyusunan tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan;
2. tinjau ulang (review) angka dasar kementerian/lembaga;
3. penyusunan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal serta ketersediaan anggaran;
4. penyiapan rancangan awal RKP;
5. penyusunan pagu indikatif
6. koordinasi penyusunan rancangan awal RKP;
7. penetapan rancangan awal RKP dan pagu indikatif kementerian/lembaga;
8. penyusunan Renja K/L;
9. pembahasan rancangan RKP, kerangka ekonomi makro, dan pokok-pokok kebijakan fiskal dalam pembicaraan pendahuluan;
10. penetapan RKPD dan pagu anggaran K/L;
11. penyusunan dan penelaahan RKA K/L.

Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran

Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional:

1. berbagi pakai data (data sharing perencaan dan penganggaran serta realisasi belanja;
2. menyelenggarakan Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran yang terintegrasi; dan
3. menyusun format, klasifikasi, dan sistem database Renja K/L dan RKA K/L

5 Mei 27 Mei 28 April 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Aparatur Sipil Negara (ASN) April 2023 Desa Dokumen Dokumen Kinerja Dokumen Perencanaan Februari 2024 Februari 2025 Inspektorat Daerah Januari 2024 Kecamatan Kementerian Dalam Negeri Kinerja Laporan Hasil Evaluasi Laporan Hasil Evaluasi AKIP Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022 Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023 Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 Mei 2024 Mei 2025 Music Music Album Musrenbang Musrenbang Desa Musrenbang Kecamatan Musrenbang RKPD Musrenbang RKPD Tahun 2025 Peraturan Bupati Pirate Rencana Kerja Pemerintah Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RKPD Tahun 2025 SAKIP SAKIP Tahun 2024 Sekretariat Daerah Surat Edaran